Membangun sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran Labuan Bajo merupakan langkah penting dalam upaya memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan dana publik di destinasi wisata terkenal ini.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, “Pengawasan yang efektif merupakan kunci utama dalam mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan dana publik. Dengan sistem pengawasan yang baik, kita dapat memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.”
Namun, dalam prakteknya, membangun sistem pengawasan yang efektif tidaklah mudah. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dipantau secara ketat.
Menurut Teten Masduki, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), “Penting bagi pemerintah daerah Labuan Bajo untuk melibatkan LSM dan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan anggaran. Dengan demikian, akan tercipta mekanisme kontrol yang lebih transparan dan akuntabel.”
Selain itu, penting juga bagi pemerintah daerah Labuan Bajo untuk memastikan bahwa sistem pengawasan yang dibangun memiliki mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini akan memungkinkan adanya pengawasan dari berbagai pihak dan meminimalisir risiko terjadinya penyelewengan anggaran.
Menurut Zainal Arifin, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran merupakan kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Labuan Bajo untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan yang sudah ada.”
Dengan demikian, membangun sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran Labuan Bajo merupakan langkah yang tidak bisa diabaikan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan dana publik di destinasi wisata ini dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan berintegritas.