Peran partisipasi masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah Labuan Bajo sangatlah penting untuk memastikan bahwa dana publik yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks pariwisata yang sedang berkembang pesat di Labuan Bajo, tata kelola anggaran yang baik akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Dr. H. Syamsul Alam, M.Si., dosen bidang kebijakan publik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, partisipasi masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai good governance. “Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah agar kepentingan mereka benar-benar terwakili dan dijalankan dengan baik,” ujar Dr. Syamsul.
Partisipasi masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah Labuan Bajo dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat-rapat konsultasi publik, forum dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta pengawasan langsung terhadap penggunaan anggaran oleh lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta mengontrol dan memastikan bahwa dana publik tidak disalahgunakan atau dialokasikan untuk kepentingan pribadi.
“Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar formalitas belaka, tetapi merupakan upaya nyata untuk membangun tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel,” ungkap Bapak Bambang Widjojanto, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah Labuan Bajo untuk memberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pengelolaan anggaran daerah. Partisipasi masyarakat bukanlah ancaman, melainkan merupakan peluang untuk memperbaiki tata kelola anggaran yang lebih baik demi kepentingan bersama.
Dengan demikian, peran partisipasi masyarakat dalam tata kelola anggaran daerah Labuan Bajo harus terus ditingkatkan dan didorong oleh semua pihak terkait. Sebagai masyarakat, kita memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran daerah demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sebagaimana dikatakan oleh Mahatma Gandhi, “Ketidakhadiran partisipasi masyarakat adalah akar dari segala bentuk kejahatan.” Mari bersama-sama berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi tata kelola anggaran daerah Labuan Bajo agar lebih transparan dan efektif.