Tinjauan Pemeriksaan pelaksanaan APBD Labuan Bajo memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan di daerah tersebut masih perlu diperbaiki. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Labuan Bajo.
Salah satu temuan yang mencuat adalah terkait penggunaan dana APBD yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurut BPK, ada kasus pengalihan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Labuan Bajo tanpa izin yang sah. Hal ini tentu saja merugikan keuangan daerah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Menyikapi hal ini, Kepala BPK, Agung Firman Sampurna, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Beliau menekankan bahwa pihak-pihak terkait harus mematuhi aturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan dana APBD. Firman juga menyarankan agar Pemerintah Daerah Labuan Bajo melakukan perbaikan dalam sistem pengawasan dan pengendalian keuangan.
Dalam tanggapannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat, menyatakan komitmennya untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Viktor menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bekerja sama dengan BPK untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Beliau juga berjanji akan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di Labuan Bajo.
Menyikapi hal ini, pakar keuangan daerah, Dr. Ahmad Suhendra, mengatakan bahwa tinjauan pemeriksaan pelaksanaan APBD Labuan Bajo menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dan preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana APBD di daerah tersebut.
Dengan demikian, penting bagi Pemerintah Daerah Labuan Bajo untuk segera melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah agar dapat memastikan bahwa dana APBD digunakan secara efisien dan sesuai dengan peruntukannya. Tinjauan pemeriksaan pelaksanaan APBD Labuan Bajo seharusnya menjadi momentum untuk melakukan perbaikan dan memperkuat sistem pengawasan keuangan di daerah tersebut.