Strategi pencegahan penyimpangan anggaran Labuan Bajo menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dana.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, “Pencegahan penyimpangan anggaran merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan Labuan Bajo yang berkelanjutan.”
Strategi pencegahan yang efektif harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga pengawas keuangan, hingga masyarakat setempat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pengawasan yang ketat dan transparan akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan anggaran di Labuan Bajo. Masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi penggunaan dana pembangunan agar tidak disalahgunakan.”
Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan anggaran Labuan Bajo. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan dana yang dapat merugikan pembangunan pariwisata di kawasan tersebut.
Dengan menerapkan strategi pencegahan penyimpangan anggaran yang efektif, diharapkan pembangunan Labuan Bajo dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat. Keberhasilan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo juga akan menjadi contoh positif bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.