Peran tata kelola keuangan daerah dalam pengembangan Labuan Bajo menjadi semakin penting mengingat potensi pariwisata yang dimiliki oleh destinasi ini. Labuan Bajo telah menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia, terutama setelah menjadi pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo.
Menurut Bambang Susantono, Wakil Presiden Asian Development Bank (ADB), tata kelola keuangan daerah yang baik akan memberikan dampak positif dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. “Dengan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, potensi pariwisata Labuan Bajo dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujar Bambang.
Salah satu cara untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah adalah dengan memperkuat peran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Menurut Siti Aminah, pakar tata kelola keuangan daerah, BPKD memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan daerah dan mendukung pembangunan di Labuan Bajo. “BPKD harus mampu menjadi garda terdepan dalam pengelolaan keuangan daerah agar pembangunan di Labuan Bajo dapat berjalan dengan baik,” tutur Siti.
Selain itu, kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat juga menjadi kunci dalam pengembangan Labuan Bajo. Menurut Mohammad Hatta, Gubernur Nusa Tenggara Timur, sinergi antara berbagai pihak menjadi penting dalam memastikan pembangunan Labuan Bajo berkelanjutan. “Kita harus bekerja sama secara bersama-sama untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Labuan Bajo demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Hatta.
Dengan peran tata kelola keuangan daerah yang baik, diharapkan Labuan Bajo dapat terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BPKD, swasta, dan masyarakat, pembangunan Labuan Bajo dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat.