Labuan Bajo, sebuah destinasi pariwisata yang sedang naik daun di Indonesia, ternyata juga memiliki tantangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan tersebut, Standar Akuntansi Pemerintah menjadi kunci utama yang harus diterapkan.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.” Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan good governance di seluruh lini pemerintahan.
Dalam konteks Labuan Bajo, Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch Dula, juga menyadari pentingnya standar akuntansi dalam mengelola keuangan daerah. Beliau menyatakan, “Dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, kami dapat lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, serta lebih mudah untuk melakukan pertanggungjawaban kepada masyarakat.”
Namun, tantangan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah tidaklah mudah. Dibutuhkan komitmen dan kesadaran dari seluruh aparat pemerintah daerah untuk memahami dan mengimplementasikan standar tersebut dengan baik. Selain itu, training dan capacity building juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang akuntansi pemerintahan.
Dengan adanya komitmen dan kesadaran yang kuat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Labuan Bajo dapat terus meningkat. Sehingga, tidak hanya mampu mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan investor untuk berinvestasi di daerah tersebut.