Tindakan tegas untuk memberantas korupsi di Labuan Bajo menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Korupsi merupakan masalah yang merugikan dan merusak tatanan sosial di wilayah ini. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret perlu segera diambil untuk mengatasi masalah ini.
Menurut Kepala KPK, Firli Bahuri, “Tindakan tegas harus dilakukan untuk memberantas korupsi di Labuan Bajo. Kita tidak boleh tinggal diam melihat korupsi merajalela di daerah wisata ini.” Firli Bahuri menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya memberantas korupsi.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan audit terhadap pengelolaan dana pariwisata di Labuan Bajo. Dengan melakukan audit secara transparan dan akuntabel, akan terungkap adanya potensi penyalahgunaan dana yang dapat menjadi sumber korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, yang menyatakan bahwa “Audit dana pariwisata sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi di Labuan Bajo.”
Selain itu, perlu juga dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Dalam hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Antonius Marselus Worotitjan, menyatakan komitmennya untuk menindak tegas pelaku korupsi. “Kami siap bekerja sama dengan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memberantas korupsi di Labuan Bajo,” ujarnya.
Dengan adanya kerjasama antara berbagai pihak dan tindakan tegas yang diambil, diharapkan korupsi di Labuan Bajo dapat diberantas secara efektif. Masyarakat pun diharapkan turut aktif dalam mengawasi pengelolaan dana pariwisata dan melaporkan adanya indikasi korupsi kepada pihak berwajib. Dengan begitu, Labuan Bajo dapat menjadi destinasi wisata yang bersih dari korupsi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat setempat dan wisatawan.