Tata kelola dana publik Labuan Bajo menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan swasta dalam mengembangkan destinasi wisata yang menjadi primadona di Indonesia. Peran pemerintah dan swasta sangatlah vital dalam memastikan dana publik yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, “Peran pemerintah dalam mengelola dana publik Labuan Bajo sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan.” Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Di sisi lain, peran swasta juga tak kalah pentingnya dalam tata kelola dana publik Labuan Bajo. Menurut Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Labuan Bajo, I Gusti Ngurah Wijaya, “Swasta dapat berperan dalam pengelolaan dana publik melalui investasi yang berkelanjutan dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.”
Namun, peran pemerintah dan swasta dalam tata kelola dana publik Labuan Bajo juga memerlukan kerjasama yang baik. Menurut Pakar Tata Kelola Keuangan Publik, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro, “Kerjasama antara pemerintah dan swasta harus dibangun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar dana publik yang digunakan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.”
Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan swasta dalam tata kelola dana publik Labuan Bajo, diharapkan destinasi wisata ini dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat setempat serta pariwisata nasional.