Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang sangat penting dalam tata kelola anggaran daerah, terutama di destinasi pariwisata Labuan Bajo. Kedua hal tersebut menjadi kunci sukses dalam menjalankan anggaran daerah yang efektif dan efisien.
Menurut Budi Santoso, seorang pakar tata kelola anggaran daerah, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah adalah hal yang mutlak diperlukan. “Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana anggaran daerah digunakan dan untuk kepentingan apa. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran,” ujarnya.
Akuntabilitas juga tidak kalah pentingnya dalam tata kelola anggaran daerah Labuan Bajo. Menurut Maria Wulandari, seorang aktivis anti korupsi, akuntabilitas memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. “Dengan adanya akuntabilitas, setiap orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran harus siap dipertanyakan dan diminta pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil,” katanya.
Pemerintah daerah Labuan Bajo harus memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan pengelolaan anggaran. Hal ini juga sejalan dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang percepatan pengembangan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas pariwisata nasional.
Selain itu, menurut Surono, seorang pengamat kebijakan publik, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola anggaran daerah juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan merasa bahwa anggaran daerah digunakan dengan benar dan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya sekedar slogan, tetapi harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola anggaran daerah Labuan Bajo. Hanya dengan kedua hal tersebut, Labuan Bajo dapat mencapai tujuan sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.